Adat Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender

Adat Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender

TABLOIDBINTANG. COM   –  Kementerian Pemberdayaan Rani dan Perlindungan Anak (KEMEN PPPA) bersama dengan United Nations Fund for Population (UNFPA) menetapkan adat penanganan kasus kekerasan berbasis gender yang dapat digunakan sebagai adat bersama dalam penanganan kekerasan.

Hal tersebut ditujukan agar korban dan lembaga penyedia layanan tetap bisa menyerahkan penanganan kasus dengan merujuk di dalam protokol tersebut.

Menurut Duta Adaptasi Rasam Baru Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Dokter Reisa Broto Asmoro, terdapat beberapa panduan yang dapat dilakukan oleh korban kekerasan berbasis gender untuk mendapatkan bantuan.

“Pertama, korban bisa melapor ke pemerintah setempat, di Jakarta misalnya, tersedia layanan call center untuk melayani pengaduan kekerasan, ” ucapnya.

Dokter Reisa juga mengingatkan bahwa pelayanan sandaran bagi korban kekerasan berbasis gender tetap dibuka dengan mengutamakan protokol kesehatan.  

“Misalnya dengan cara pencatatan semua dokumen dan penanganan korban kekerasan dilakukan secara online oleh petugas, ” jelasnya.

Korban kekerasan, katanya, dapat meminta bantuan dari karakter terpercaya yang mampu memberikan pertolongan, baik secara psikologis dan medis, serta sebisa mungkin membantu muncul dari situasi yang dapat membuat kekerasan tersebut Kembali terulang.

Kemudian bagi masyarakat yang bukan sebagai korban, dapat membantu dengan bersuara serta memastikan diri untuk berkata tak terhadap kekerasan dalam bentuk apapun.

Dokter Reisa menghimbau untuk tetap menyampaikan dukungan terhadap korban melalui kelompok-kelompok anti kekerasan berbasis gender jadi bentuk dukungan terhadap pemerintah buat memotong rantai kekerasan.

“Mari, peduli & lindungi mereka karena, itu berarti, melindungi diri kita dan kaum, ” kata Dokter Reisa.

Artikel itu diambil dari laman BNPB. go. id